PBB telah berdiri kurang lebih 76 tahun lamanya, tepat setelah Perang Dunia II berakhir. Pada mulanya, terdapat 51 negara yang bergabung dan mengikuti Sidang Majelis Umum pertama di Church House, London tanggal 10 Januari 1946.

Organisasi internasional ini dibentuk atas dasar komitmen menjaga keamanan dan perdamaian internasional, membentuk hubungan persahabatan di antara negara di dunia, hingga menegakkan Hak Asasi Manusia.

Mengidentifikasi Sejarah Mengapa Indonesia Keluar dari PBB

1. Ketcahui dahulu sejarah bergabungnya

Pada tanggal 28 September 1950, Indonesia resmi tercatat sebagai anggota PBB ke-60. Keanggotaan tersebut baru terjadi setahun usai kedaulatan negara ini diakui oleh Belanda dalam pelaksanaan Konferensi Meja Bundar.

Tidak dapat dimungkiri, PBB mempunyai peran sejarah yang kuat terhadap kemerdekaan Indonesia. Organisasi internasional inilah yang memberikan dukungan atas kedaulatan, kemandirian, dan kebebasan dari cengkeraman Belanda.

2. Muncul gelar truly a child

Indonesia memperoleh gelar sebagai truly a child dari PBB akibat eratnya peran organisasi internasional tersebut pada era revolusi fisik setelah proklamasi kemerdekaan. Sebagai contoh, Agresi Militer Belanda I, di mana Indonesia bersama Australia mengajukan usulan agar persengketaan itu dibahas di sidang Umum PBB.

Kemudian, PBB pun membentuk Komisi Tiga Negara yang membuat Indonesia dan Belanda bertemu di dalam Perundingan Renville. Selain itu, pertemuan kembali terjadi dengan perantara PBB di meja Perundingan Roem Royen ketika terjadi Agresi Militer Belanda II.

3. Pengajuan sengketa Irian Jaya

Pada awal bergabungnya dengan keanggotaan PBB, Indonesia pernah mengajukan resolusi konflik atas persengketaan tanah Irian Jaya, yang mana kala itu tepatnya tahun 1954 masih dikuasai Belanda. Upaya ini mendapatkan dukungan dari penyelenggara Konferensi Asia Afrika satu tahun kemudian, di bulan April 1955.

Dukungan tersebut berisi permohonan agar PBB bersedia menjadi pihak penengah dalam mencari resolusi damai atas sengketa yang sedang terjadi. Hanya saja, sampai tahun 1961, belum terlihat keputusan yang baik akan masalah ini.

4. Solusi atas sengketa Irian Jaya

Sebenarnya sengketa Indonesia dan Belanda atas Irian Jaya sudah dibahas lewat rapat pleno Majelis Umum PBB serta dalam Komite I. Namun, kabar baiknya baru terdengar di tahun 1962 pada Sidang Majelis Umum PBB ke-17.

Melalui Resolusi No. 1752 tanggal 21 September 1862, kekuasaan Belanda atas Irian Jaya ditransfer kepada Indonesia. Mandat resmi tersebut dijalankan secara optimal kurang lebih satu tahun, yakni sejak 1 Oktober 1962 sampai 1 Mei 1963.

5. Sengketa Indonesia dan Malaysia

Tahun 1961 PBB berencana membentuk Negara Federasi Malaysia yang menggabungkan Sabah, Serawak, Singapura, Brunei, dan Tanah Melayu. Rencana ini serta-merta ditentang oleh Soekarno karena menurutnya itu tak ubahnya seperti agenda neokolonialisme Inggris.

Sengketa tersebut telah diupayakan agar selesai dengan damai melalui beragam diplomasi, namun yang terjadi, justru ketegangan di antara kedua negara kian memanas. Terlebih, setelah Malaysia menyatakan kemerdekaannya dan rasa ketidakpuasan Soekarno semakin memuncak di tahun 1964.

6. Pernyataan keluar

Tanggal 7 Januari 1965, PBB membuat keputusan pengakuan terhadap kedaulatan Malaysia. Kemudian, menjadikan negara itu sebagai salah satu anggota tidak tetap.

Setelah menanggapi isu tersebut, Presiden Soekarno lalu mendeklarasikan bahwa Indonesia akan melepas status keanggotaan BPP. Pernyataan ini resmi diumumkan persisnya tanggal 20 Januari 1965, meski sebenarnya telah dikeluarkan sejak tanggal 7 Januari.

7. Kembalinya status keanggotaan PBB

Satu tahun berikutnya di tanggal 19 September 1966, persis setelah terjadinya perpindahan gaya pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru, Indonesia kembali mendeklarasikan diri untuk kembali bekerja sama dengan PBB.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi komitmen negara dalam keterlibatannya pada rangkaian agenda PBB. Kemudian, status keanggotaan diperoleh kembali secara resmi tanggal 28 September 1996.