Sebelum Indonesia merdeka, Indonesia menjadi salah satu negara jajahan Jepang dan akan dijadikan benteng untuk pertahanan supaya kekuatan tentara yang serikat dapat terbendung.
Benteng pertahanan tersebut digunakan untuk melawan pihak Belanda. Atas dasar hal ini, Jepang membuat kebijakan ekonomi self help atau ekonomi perang agar kebutuhan Jepang di Indonesia terpenuhi.
Alasan Kebijakan Ekonomi Perang Diterapkan oleh Jepang
1. Agar sistem ekonomi yang merupakan peninggalan Belanda bisa diubah
Pada saat itu, sistem ekonomi berupa pasar liberal merupakan sistem ekonomi yang diberlakukan di Indonesia. Sistem ekonomi tersebut adalah peninggalan Belanda. Sementara itu, Jepang menjajah Indonesia dengan tujuan menguasai berbagai sumber ekonomi yang dimiliki rakyat Indonesia. Oleh karena itu Jepang menerapkan kebijakan ekonomi perang.
2. Memiliki tujuan tertentu demi kepentingan untuk perang
Sistem ekonomi perang hadir untuk mengobrak-abrik sistem ekonomi peninggalan Belanda yang dikenal dengan pasar liberal tersebut. Setelah berhasil diobrak-abrik, Jepang kemudian membuat kebijakan seperti melarang segala kegiatan impor dan ekspor kecuali jika kegiatan tersebut bertujuan untuk kepentingan perang.
3. Sebagai penopang kegiatan perang yang dilakukan oleh Jepang
Jepang menugaskan setiap daerah di Indonesia untuk mengusahakan produksi berbagai barang yang digunakan untuk kebutuhan perang. Dengan menerapkan kebijakan ekonomi perang, Jepang dapat menguasai sumber dari bahan mentah yang bermanfaat untuk industri perang, salah satunya adalah minyak bumi.
4. Untuk membuat pabrik bahan yang digunakan dalam kebutuhan perang
Jepang menerapkan kebijakan ekonomi perang untuk menguasai Indonesia dan berencana membuat beberapa pabrik. Pabrik tersebut akan digunakan sebagai sumber bahan untuk kebutuhan perang seperti baja untuk pelapis granat, kawat, paku, dan mesin. Akan tetapi pabrik buatan Jepang tersebut tidak bisa berkembang dan bertahan lama karena suku cadang kurang.
5. Memenuhi segala kepentingan dari pemerintah Jepang
Pemerintah Jepang membuat kebijakan ekonomi perang dengan maksud supaya kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Kebijakan mereka meliputi kegiatan dalam menyalurkan tanaman pangan dan melakukan proses terkait pungutan. Kegiatan-kegiatan tersebut hanya boleh dilakukan oleh pemerintah Jepang.
6. Membentuk sebuah badan untuk mengelola pangan
Kebijakan ekonomi perang dibuat oleh Jepang dalam rangka pembuatan sebuah badan yang digunakan untuk mengelola pangan. Kebijakan terkait kegiatan penyaluran mengenai tanaman pangan dan proses pungutan diatur di dalam SKZ atau Shokuryo Kanri Zimusyo dimana hanya pemerintah Jepang saja yang boleh melakukannya dan menentukan harganya.
7. Mengubah tatanan kehidupan ekonomi
Jepang datang menjajah Indonesia dan membuat kebijakan ekonomi perang tentunya membuat rakyat Indonesia geram. Bagaimana tidak, Jepang mengubah tatanan kehidupan ekonomi Indonesia yang semula normal menjadi berubah dalam keadaan ekonomi perang. Jepang melakukan itu semua demi meningkatkan setiap produksi terkait pangan.
8. Membentuk sebuah organisasi agar ekonomi perang aman
Jepang membentuk sebuah organisasi bernama Nantaku yang bertujuan agar kebijakan ekonomi perang yang mereka buat aman dan tidak terkendala apapun. Tugas organisasi Nantaku yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan setiap instruksi yang berjalan dalam sektor pertanian dan mengajarkan teknik pertanian khas Jepang pada rakyat Indonesia.
9. Melancarkan tujuan tanpa memperhatikan ketidaksetujuan rakyat Indonesia
Kebijakan ekonomi perang yang diterapkan oleh Jepang menimbulkan ketidaksetujuan rakyat Indonesia. Akan tetapi hal tersebut tidak digubris oleh Jepang demi lancarnya tujuan mereka. Atas dasar itulah, rakyat Indonesia melakukan perlawanan sehingga muncul berbagai pemberontakan petani di Singaparna dan Indramayu serta daerah lainnya.
Baca juga konten terkait di PPPA